JAKARTA (Berita28.com) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (DPP AMPUH), Muhammad Hadi Susandra Lubis, meminta pimpinan tertinggi penegak hukum di Indonesia untuk memberikan atensi khusus terhadap penanganan perkara korupsi di daerah.
Ia mendesak Kepala Kejaksaan Agung (Jaksa Agung) RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera mengevaluasi dan menyikapi sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai “mengendap” atau tidak mengalami kemajuan di institusi bawahan mereka, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Hal tersebut ditegaskan Hadi Susandra Lubis saat ditemui wartawan di Jakarta pada Minggu (18/1/2026). Menurutnya, lambatnya penanganan kasus korupsi di tingkat lokal dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum nasional.
“Kami meminta Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri untuk turun tangan melihat kinerja jajarannya di daerah, terutama di Sumatera Utara. Banyak laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang hingga kini belum menunjukkan titik terang atau terkesan jalan di tempat,” ujar Hadi dalam keterangannya sebelum menemui awak media.
DPP AMPUH menyoroti bahwa kepastian hukum sangat diperlukan agar potensi kerugian negara dapat segera dipulihkan dan para pelaku dapat mempertang gungjawabkan perbuatannya. Hadi juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal laporan-laporan korupsi tersebut hingga ke meja hijau demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Sumatera Utara.
Hingga berita ini diturunkan, DPP AMPUH berencana menyerahkan sejumlah dokumen tambahan ke tingkat pusat guna memperkuat laporan-laporan yang dianggap tidak berjalan di tingkat daerah tersebut.(red)
Komentar