Oleh: Adnan Buyung Lubis, S.H.
Melihat kondisi ekonomi bangsa Indonesia saat ini, realitas di lapangan memang jauh dari gambaran ideal yang sering dibayangkan para pemimpin daerah. Situasi ekonomi yang serba terbatas, ditambah dengan semakin ketatnya Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat banyak kepala daerah harus memutar otak lebih keras. Pembangunan dituntut tetap berjalan, sementara ruang fiskal semakin menyempit.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah para pemimpin daerah siap untuk “menahan lapar”?
Istilah Pemimpin Tahan Lapar (PETALA) bukanlah ajakan untuk hidup dalam kekurangan secara harfiah, melainkan sebuah metafora tentang kepemimpinan yang berani menahan diri, menekan kepentingan pribadi dan kelompok, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam situasi krisis atau keterbatasan anggaran, integritas dan keteladanan seorang pemimpin diuji secara nyata.
Tidak dapat dipungkiri, selama ini masih banyak pemimpin daerah yang terjebak pada pola kepemimpinan konsumtif. Anggaran daerah sering kali habis untuk belanja birokrasi, perjalanan dinas, fasilitas mewah, serta kegiatan seremonial yang minim dampak langsung bagi masyarakat. Padahal, rakyat di akar rumput justru sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya: pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
Pemimpin yang “tahan lapar” adalah mereka yang berani melakukan refocusing anggaran secara tegas. Mengalihkan belanja yang tidak produktif menjadi program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia tidak ragu memangkas kenyamanan birokrasi demi keberlangsungan pembangunan yang berkeadilan.
Lebih jauh, PETALA juga menuntut keberanian politik (political will). Kepala daerah harus berani berkata jujur kepada rakyat tentang kondisi keuangan daerahnya. Transparansi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk membangun kepercayaan publik. Dengan kepercayaan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat tumbuh, baik melalui pengawasan, inovasi, maupun kolaborasi.
Bagi mahasiswa dan generasi muda, konsep PETALA menjadi pelajaran penting tentang arah kepemimpinan masa depan. Bahwa menjadi pemimpin bukan soal privilese, melainkan pengabdian. Bukan tentang seberapa banyak yang dinikmati, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan.
Sementara bagi pejabat publik, PETALA seharusnya menjadi cermin evaluasi. Di saat rakyat diminta bersabar dan berhemat, sudahkah para pemimpinnya memberi contoh? Sudahkah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar menyelamatkan citra atau kekuasaan?
Kondisi ekonomi boleh sulit, anggaran boleh terbatas, tetapi komitmen dan integritas tidak boleh ikut menyusut. Justru dalam keterbatasan itulah kualitas seorang pemimpin diuji. Sejarah selalu mencatat, pemimpin besar lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari keberanian menanggung beban bersama rakyatnya.
Indonesia hari ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pintar berbicara, tetapi pemimpin yang mampu menahan lapar—menahan diri, menahan nafsu kekuasaan, dan setia berdiri bersama rakyat dalam kondisi apa pun. ( Penulis Mantan Polisiti PPP Kota Padangsidimpuan )
Komentar