PADANGSIDIMPUAN (Berita28.com) – Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Padangsidimpuan dan DPRD setempat guna meminta transparansi Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe dalam penggunaan APBD 2025, Kamis (5/2/2026).
“Kami minta walikota mau bertemu dan memberikan penjelasan. Sebab, kami menduga ada indikasi yang tidak benar anggaran pada penggunaan APBD 2025”, teriak salah seorang koordinator aksi dalam orasinya.
Selain berorasi, massa yang berasal dari berbagai organisasi seperti ALMA Peran, PP AMPK, GPM, GEMA TABAGSEL, MCC, dan GMPK mencoba masuk ke halaman kantor walikota. Namun, aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak memperbolehkan dan langsung menutup pintu gerbang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padangsidimpuan, Zulkifli Lubis mencoba memberikan penjelasan guna menyahuti tuntutan AMM. Namun, massa tidak bersedia dan tetap meminta agar walikota atau pejabat berwenang lainnya yang hadir.
Akan tetapi, meski sudah lama berorasi dan menunggu, walikota maupun pejabat berwenang tetap tidak ada yang datang. Massa mengaku sangat kecewa dengan sikap walikota dan pejabat – pejabat Pemko Padangsidimpuan yang tidak berani bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Padahal, kedatangan mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi.
Masih dalam orasinya, orator aksi mengungkap, berdasarkan data yang dapatkan, total belanja APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2025 Rp 868,25 miliar. Dan realisasi belanja hingga Desember 2025 tercatat hanya Rp762,72 miliar.
“Kami menduga, ada indikasi yang tidak benar dalam pengelolaan dan penggunaan APBD 2025. Penjelasan inilah yang ingin kami dengar langsung dari walikota”, ketusnya.
Selain itu, dalam orasinya, massa iuga meminta aparat penegak hukum segera memanggil Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe guna memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran tersebut.
Amatan media, usai menyampaikan tuntutannya di depan kantor walikota, massa aksi yang membawa alat peraga berupa ‘keranda mayat’ sebagai simbol kondisi Kota Padangsidimpuan yang mereka nilai “mati suri” dan sejumlah poater melanjutkan aksi ke gedung DPRD setempat.
Setibanya, dihalaman DPRD, massa kembali berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Mereka meminta DPRD selaku perwakilan rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Salah satunya, fungsi pengawasan. Sehingga, dana APBD yang notabene adalah uang rakyat tidak menjadi ‘ladang bancakan’ bagi oknum – oknum tertentu.
Setelah mendengar tuntutan sekaligus menyambut kehadiran pengunjukrasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Abdul Rahman Harahap didampingi Sekretaris DPRD, Roy Susanto Siagian mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan AMM.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada adek – adek yang telah turut mengawal jalannya roda pemerintahan. Tuntutan dan aspirasi ini akan saya sampaikan ke pimpinan. Mudah – mudahan, bisa segera dibahas dan ditindaklanjuti DPRD”, ucapnya. (Red).
Komentar