oleh

PRSU Dinilai Jadi Ajang Pemborosan Anggaran

PADANGSIDIMPUAN (Berita28.com) – Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) berbiaya puluhan milliar dinilai hanya jadi ajang pemborosan anggaran. Pasalnya, meski digelar rutin setiap tahun, PRSU sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan itu terkesan sebatas acara seremonial dan ajang kumpul – kumpul bagi pejabat. Dan yang dipemerkan di setiap stand milik pemerintah daerah dan pemprovsu adalah produk UMKM milik masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan pengamat sosial politik dan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan, Sammy Damara kepada Berita28.com, Minggu (5/7/2026) di Padangsidimpuan.

“PRSU terkesan hanya sebagai ajang pemborosan anggaran. Kegiatan itu sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sammy.

Untuk itu, Sammy menyarankan pelaksanaan PRSU ditinjau ulang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tokoh – tokoh masyarakat seharusnya memikirkan atau menggagas kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapnya.

Selain itu, PRSU juga terkesan sebagai momen memanjakan pejabat. Terutama, pejabat – pejabat daerah. Dimana, hampir seluruh pejabat eselon II, III, dan IV akan berangkat ke Kota Medan dibiayai dengan uang perjalanan dinas dan uang saku dari uang rakyat.

Imbas lainnya, pelayanan masyarakat di daerah terganggu. Sebab, pejabat daerah yang berangkat ke PRSU akan libur sekitar 4 sampai 5 hari selama kegiatan berlangsung. Bahkan, khusus penjaga stand, mereka akan berada di Medan selama PRSU berlangsung. PRSU 2026, berlangsung dari 3 Juli – 2 Agustus 2026.

Karenanya, sekali lagi Sammy meminta, DPRD Sumut dan seluruh tokoh masyarakat untuk bersuara dan memberikan saran serta masukan guna perbaikan ke depan, tandasnya.

Terpisah, salah seorang pejabat Pemkab Tapsel yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, PRSU merupakan kegiatan positif. Sebab, di ajang itu, setiap daerah akan memamerkan produk UMKM dan keberhasilan program pemerintahan daerah, ujarnya. (PH).