Irpan Harahap sayangkan sikap anggota DPRD berdiam diri sikapi gaji honorer tidak dibayar

Padangsidimpuan( Berita28.com): Permasalahan akhir tahun 2024 yang di hadapi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sungguh membuat hati mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Padangsidimpuan Irpan Harahap terenyuh mendengarnya. Karena permasalahan tersebut sangat memalukan dan memperihatinkan.

Dan membuat dirinya bertanya tanya kenapa hal pembayaran Gaji Honor,Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP), Alokasi Dana Desa Simirik dan Desa Lubuhan Rasoki,Dana Penghasilan Tetap ( SilTap) 42 Desa dan Gaji Kepling Se Kota Padangsidimpuan dan pembayaran Proyek pisik menjadi masalah. Padahal seyogyanya sudah di kaji Pemerintah Kota Padangsidimpuan 4 bulan sebelum masa berakhir tahun anggaran 2024.

Tapi nyatanya, menjadi masalah yang pada akhirnya membuat hati aparatur Pemerintah Kota Padangsidimpuan dari tingkat kota sampai desa tersayat juga para kontraktor pusing tujuh keliling ulah keteledoran pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam manajemen keuang

Padahal sepatutnya tidak terjadi jika manajemen keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan di kelola secara baik dan adanya keterbukaan antara sesama organisasi Perangkat daerah yang di komandoi oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.

Yang paling terlukanya hati para Tenaga honorer yang gajinya tidak sesui standar UMK Kota Padangsidimpuan tidak cair. Sementara mereka sangat berharap gaji yang besarannya Rp. 1 juta per bulan itu dapat di terima mereka pada bulan Desember 2024 tersebut. Sebab gaji yang sedikit itu rasanya bisa membutuhi kebutuhan mereka sehari-hari di awal tahun 2025.

Namun harapan pencairan itu sirna pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut dengan alasan kelasik uang kosong di Kas Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Memang kata Irpan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah berjanji akan membayarnya paling lambat bulan Februari 2025,tetapi peristiwa itu sangat mencoreng nama baik Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Karena peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak siap mencari solusi untuk mengatasi permasalahan daerahnya sendiri.

Memang Irpan tidak menyalahkan pihak eksekutif Pemko Padangsidimpuan semata namun sangat menyangkan sifat anggota Legislatif Padangsidimpuan yang memilih berdiam diri dalam menyikapi permasalahan itu. Padahal seharusnya mereka lebih aktif bergerak dan bertanya kepada eksekutif kenapa problema keuangan Pemko Padangsidimpuan bisa terjadi demikian. Sehingga mencari solusi bersama.

Apakah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tidak paham akan pungsi pengawasannya atau memang pura pura tidak tahu dan atau sengaja tidak mau tahu dengan apa masalah keuangan Kota Padangsidimpuan tersebut?.

” Inilah membuat saya tidak habis pikir sampai sekarang ini” . Ujar Ketua PD Aljam’iatul Wasliyah Kita Padangsidimpuan kepada Berita28.com,Kamis ( 4/1) di Kota Padangsidimpuan.

Kedepannya lanjut Irpan,dengan dilantiknya Walikota dan Walikota Padangsidimpuan yang baru ,peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi. Sebab peristiwa ini merupakan gambaran ketidak mampuan birokrat Pemko Padangsidimpuan mengelola Keuangan Daerah. ( ABL)