Indonesia: RUU perlindungan data pribadi disahkan menjadi undang-undang. Inilah yang diperlukan

Indonesia telah mengalami serangkaian pelanggaran data profil tinggi dalam beberapa bulan terakhir, sementara negara tersebut sedang mempertimbangkan undang-undang privasi data yang telah lama ditunggu-tunggu. Minggu ini, setelah lebih dari satu tahun berdialog, legislator Indonesia akhirnya mengubah undang-undang perlindungan datanya menjadi undang-undang, untuk melindungi konsumen dan kumpulan besar data di wilayah negara dengan lebih baik.

Hingga Selasa, aturan yang mengatur data pribadi di Indonesia telah tersebar di berbagai peraturan keuangan, telekomunikasi, dan ketenagakerjaan yang mempersulit konsumen untuk meminta pertanggungjawaban bisnis karena menyalahgunakan informasi mereka. Sekarang, dengan undang-undang perlindungan data, pasar terbesar di Asia Tenggara akan meminta pertanggungjawaban bisnis lokal serta perusahaan internasional dalam cara mereka menangani data konsumen Indonesia.

Untuk mengingat, DPR Indonesia menyetujui RUU perlindungan data pribadi awal bulan ini, membuka jalan untuk ratifikasi dua hari lalu. Sekarang, negara tersebut sekarang bergabung dengan yurisdiksi lain di Asia Tenggara yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi khusus, termasuk Singapura dan Thailand.

“Ini menandai era baru dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia, khususnya di bidang digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Selasa, usai rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang baru tersebut. Melalui undang-undang baru, penangan data dapat dihukum hingga lima tahun penjara karena membocorkan atau menyalahgunakan informasi pribadi. Individu yang memalsukan data pribadi untuk keuntungan mereka juga dapat dipenjara hingga enam tahun di bawah undang-undang.

Selain individu, undang-undang tersebut juga mencakup denda perusahaan yang dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan jika terjadi kebocoran data. Selain itu, aset perusahaan yang membocorkan data pribadi juga dapat disita atau dilelang. Di bawah RUU itu juga, pengontrol data pribadi akan diminta untuk memperbarui dan memperbaiki kesalahan dalam data pribadi dalam waktu 24 jam setelah menerima permintaan untuk melakukannya. RUU tersebut juga menentukan dokumen atau keadaan yang mendasari di mana data pribadi dapat dikirimkan ke luar Indonesia, seperti persetujuan yang telah diperoleh sebelumnya dari pemilik data pribadi dan perjanjian internasional bilateral.

Untuk melihat seberapa parah pelanggaran data yang terjadi di Indonesia, menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada lebih dari 98 juta serangan dunia maya pada 2019, naik dari 12 juta pada tahun sebelumnya. Bahkan untuk sebagian besar tahun ini, ada banyak insiden profil tinggi, misalnya, pada bulan Agustus, data pribadi 17 juta pelanggan penyedia listrik milik negara PT PLN (Persero) bocor begitu juga data 26 juta pelanggan. layanan internet dan TV digital Telkom Indonesia IndiHome.

Badan Siber dan Enkripsi Nasional pada 13 September mengatakan sedang menyelidiki klaim yang dibuat oleh peretas, dijuluki “Bjorka”, bahwa mereka memiliki akses ke data beberapa situs web pemerintah, surat kepresidenan, dan dokumen rahasia dari badan intelijen. Peretas yang sama pada bulan Agustus mengatakan mereka memperoleh informasi dari pengguna kartu SIM, termasuk nomor identifikasi nasional dan detail kontak mereka.

Mengutip statistik dari badan hukum dan kantor berita milik negara, Antara , Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang paling terpengaruh oleh pelanggaran data pada kuartal ketiga tahun 2022, dengan 12,7 juta akun lokal dikompromikan. RUU perlindungan data bahkan lebih tepat waktu mengingat ekonomi digital Indonesia akan tumbuh menjadi US$146 miliar pada tahun 2025, menurut laporan terbaru oleh Google Alphabet Inc., Temasek Holdings Pte. Ltd dari Singapura. dan konsultan bisnis global Bain & Co.