Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Buka Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024.

Padangsidimpuan ( Berita28.com):Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, secara resmi membuka kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024, yang dilaksanakan secara virtual di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (15/05).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan dalam kesempatan ini, tim verifikasi diwakili oleh Muh Saleh bersama seluruh anggota tim evaluasi KLA Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota yang didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, S.STP., M.Si, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA yang telah menetapkan Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu nominator penerima penghargaan Kota Layak Anak tahun ini.

“Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid ini merupakan tahapan ketiga dari Evaluasi KLA Tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi cerminan dan koreksi untuk meningkatkan komitmen serta kinerja dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padangsidimpuan,” ujar Pahlevi.

Ia menekankan bahwa evaluasi Kota Layak Anak bukanlah sekadar ajang perlombaan atau semata-mata untuk meraih penghargaan, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjadikan konsep kota layak anak sebagai budaya hidup bagi pemerintah dan masyarakat.

“Melalui semangat dan sinergi bersama, saya yakin Kota Padangsidimpuan dapat menjadi kota yang visioner, karena kota yang besar adalah kota yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak, demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Daerah Roni Gunawan Rambe memaparkan secara rinci kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya melalui penerbitan regulasi seperti Perda Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota, serta Surat Keputusan Wali Kota dan kepala OPD terkait.(ABL)